25 Anggota DPRD Terpilih Paniai Minta Segera Dilantik

Jumat, 23 Januari 2015 15:20

NABIRE - Salah satu anggota DPRD Kabupaten Paniai terpilih, Martinus Keiya, SP dari Partai Golongan Karya, meminta Bupati Paniai, untuk segera melantik 25 anggota DPRD Kabupaten Paniai Terpilih Periode 2014 -2019. Sesuai hasil Rapat Pleno Penetapan KPUD Kabupaten Paniai tanggal 23 Mei 2014 di Aula Uwatawogi Kabupaten Paniai. 

Pada saat pleno penetapan yang dibacakan KPUD Kabupaten Paniai, setiap elemen yang hadir pada saat pleno, menerima dengan lapang dada dan tidak ada yang dipermasalahkan mengenai pleno penetapan tersebut.
Kata Keiya, pelantikan DPRD Kabupaten Paniai terpilih 2014–2019 harus segera dilaksanakan. Agar fungsi kelembagaan DPRD sebagai Legislatif berjalan dengan baik. Mengingat Kabupaten Paniai saat ini mempunyai banyak persoalan yang harus diselesaikan dan sifatnya mendesak. Oleh karena itu, anggota DPRD Paniai Periode 2014-2019 harus segera dilantik, dan tidak bisa ditunda lagi.
“Saya selaku anggota DPRD Kabupaten Paniai yang terpilih untuk priode 2014-2019 meminta Bupati Paniai untuk segera melantik 25 anggota DPRD Paniai yang terpilih pada Pemilu Legislatif lalu. Dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, terkait dengan hasil Pleno Penetapan 25 anggota DPRD Paniai yang sudah diplenokan oleh KPU Paniai tanggal 23 Mei 2014,” tegasnya.
Lanjutnya, pada saat ini menurut informasi bahwa SK pelantikan anggota DPRD Paniai telah berada di meja Asisten I Setda Provinsi Papua, Bidang Pemerintahan. Maka Bupati Paniai tidak boleh mengintervensi lagi hasil Pleno Penetapan yang sudah ditetapkan KPUD Paniai pada tanggal 23 Mei 2014 lalu.
“Saya selaku anggota DPRD Paniai terpilih dari Partai Golkar Dapil 2 meminta agar tidak boleh ada intervensi atau perubahan nama-nama anggota terpilih di Partai Golkar. Yang akan dilantik nanti, harus sesuai dengan hasil pleno penetapan oleh KPUD, di luar itu tidak boleh, apalagi mau merubah nama anggota DPRD terpilih dari Partai Golkar, jangan coba-coba merubah hal itu,” paparnya.
Menurutnya, saat ini ada oknum-oknum tertentu yang ingin merubah perolehan suara dari partai lain ke Partai Golkar, itu tidak bisa. Karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini.
“Kalau ada yang merubah, dari partai satu bisa pindahkan suara ke partai lain, itu bukan aturan, itu menabrak aturan. Karena itu namanya partai makan partai, apalagi ada yang mengatakan bahwa Martinus Keiya harus diganti dengan orang yang berinisial DK, itu tidak benar. Dan sesuai dengan hasil Pleno Penetapan KPU Paniai bahwa saya masuk dalam 25 anggota DPRD terpilih. Jadi apa alasannya saya mau digeser dengan orang lain, yang notabenenya dia dari Partai lain, itu tidak benar, kita harus menjunjung tinggi aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini,” ungkap Martinus Keiya.
Dirinya mempertanyakan soal SK Pelantikan Anggota DPRD Baru yang Terpilih Kabupaten Paniai 2014-2019 yang saat ini berada di mana ? Dirinya juga mengatakan 25 anggota DPRD baru yang terpilih Kabupaten Paniai masih bingung. Karena hingga saat ini SK Pelantikan tersebut tidak jelas. Dan pada saat berada di Jayapura, tepatnya di ruangan Asisten I Setda Provinsi Papua pada tanggal 22 Desember 2014 yang lalu, Asisten I mengatakan bahwa hasil Pleno Penetapan 25 anggota DPRD Terpilih Kabupaten Paniai, sudah tidak ada masalah dan segera dilantik.
“Soal pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Paniai periode 2014–2019, diibaratkan seperti permainan bola ping pong yang sementara ini, diofor kesana dan kemari, untuk mencari tempat kemenangannya, tetapi pimpinan daerah tidak melalui jalur hukum yang sedang di perjuangkan, sehingga masyarakat kabupaten Paniai meminta dengan hormat di percepatkan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Paniai yang telah di tetapkan sesuai dengan hasil pleno KPUD Kabupaten Paniai,” pungkasnya. (cad)